Menurut Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD) merekomendasikan
kepada pemerintah Indonesia untuk mengurangi anggaran subsidi, menyusul
rekomendasi sebelumnya dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Rekomendasi OECD tersebut tertuang dalam OECD Economic Surveys
Indonesia. Selain itu IMF dalam laporannya yang bertajuk Indonesia, Staff Report for The 2012
Article IV Consultation, yang dipublikasikan, merekomendasikan
kepada pemerintah untuk meningkatkan ruang fiskal dengan mengurangi subsidi energi
dan menaikkan penerimaan pajak, sehingga anggaran menjadi lebih
fleksibel menghadapi gejolak ekonomi dunia.
Selain itu banyak para ahli yang berpikir Subsidi itu banyak salah sasaran. pertanyaannya kenapa bisa salah sasaran? dan hal inilah yang dipakai sebagai salah satu argument untuk mengurangi subsidi.
Tidak bisa dipungkiri, kebanyakan manusia yang hidup di Indonesia khususnya orang-orang yang hidup dikota besar adalah orang yang kreatif melakukan hal-hal yang bereffek kepada keuntungan pribadi tanpa sungkan apalagi malu. Bahkan orang-orang ini tampil kedepan dan sering masuk di media komunikasi masa yang bagiku sungguh membingungkan. Apalagi masih ada orang yang mendukung orang seperti ini yang semakin membingungkan.
kesalah sasaran dari subsidi haruslah segera di perbenarkan. cara membenarkan kesalahan adalah mulai dengan membereskan administrasi negara. khususnya penduduk. sederhana, ya hanya mengumpulkan data nyata, kemudian mengelompokkan dan mengunakan pengelompokkan itu sebagai langkah dasar subsidi atau hal-hal yang berbau kesejahteraan Bangsa Indonesia yang harus deberikan payung hukum dan sangsi hukum.
hambatannya adalah aparat pengorganisasi pemerintahan, bukan rahasia umum bahwa pemerintah gerakannya lambat jika dibandingkan dengan swasta. Dan senang dengan uang administrasi.
Untuk memulainya bisa dimulai dengan kota-kota besar percontohan sebagai langkah awal. elektronik card sebagai kartu identitas penduduk Indonesia langkah awal yang bagus, tapi sampai saat tulisan ini saya buat, kartu saya saja yang di koleksi datanya semenjak pemasyarakatan pengadaan kartu ini belum jadi, tak tahu kenapa.
intinya untuk menyelesaikan celoteh "salah kena subsidi" adalah dengan memastikan subsidi itu sampai ke yang berhak tanpa melalui agent selain pemerintah. tentunya didukung oleh data masyarakat yang nyata dan sesuai dengan waktu terbaru. nah baru serahkan pengkonsumsian subsidi tersebut kepada mereka. kalau berhasil, baru bisa meniru pendapat, dunia luar, sebab semenjak jaman Bapak Kemerdekaan Sukarno Hatta yang sampai sekarang belum diakui sebagai Pahlawan diIndonesia oleh negara Indonesia berlalu, tidak ada lagi yang bebas berpendapat tanpa takut orang luar.
